Thursday, July 25, 2019

author photo

Daftar isi [Tampil]
Berikut isi surat edaran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tentang penyesuaian KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dikeluarkan oleh BKPM selaku pengelola OSS (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission):

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko dan Bapak Menteri atas dukungan dan kerjasama kementerian yang Bapak pimpin kepada BKPM selaku Lembaga OSS dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS. Selanjutnya, izinkan kami untuk melaporkan keluhan dari para pelaku usaha terkait dengan isi dari pengumuman bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2018, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:


  1. Inti dari pengumuman tersebut adalah pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB melalui sistem OSS, paling lam bat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 11 Oktober 2018 harus menyesuaikan kode KBLI nya dengan KBLI 2017. Apabila pelaku usaha tidak melakukan penyesuaian dengan KBLI 2017 akan dikenakan sanksi pembekuan NIB.
  2. Pelaku usaha/perusahaan yang terkena dampak dari pengumuman tersebut adalah pelaku usaha/perusahaan (existing companies) yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya OSS namun memiliki kode KBLI versi sebelum tahun 2017 (KBLI 2009), sehingga ketika perusahaan mendapatkan NIB maka terkena kewajiban untuk melakukan penyesuaian KBLI sebagaimana pengumuman tersebut.
  3. Kami setuju bahwa guna mendukung pemutakhiran KBLI perusahaan dalam database Sistem Administrasi Sadan Hukum (SABH) Kemenkumham, maka perusahaan harus mengubah KBLl-nya menggunakan KBLI 2017 dengan melakukan perubahan maksud dan tujuan pada akta perusahaannya. Namun terkait dengan sanksi pembekuan NIB, mohon kiranya Bapak Menteri dapat meninjau kembali karena dampaknya sangat fatal bagi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan. Disamping itu, izin usaha yang dimiliki perusahaan sebelum adanya OSS, termasuk kode KBLI yang melekat dalam izin usaha tersebut perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari Pemerintah.
  4. Kekhawatiran sanksi pembekuan NIB tidak hanya dialami oleh pelaku usaha tetapi juga sektor perbankan yang khawatir dengan status NIB perusahaan-perusahaan debitornya. Dampak yang akan ditimbulkan dari pembekuan NIB antara lain:
    (i) terganggunya proses ekspor atau impor dikarenakan NIB berlaku sebagai akses kepabeanan, (ii) tertolaknya perusahaan yang akan mengikuti tender; (iii) tertolaknya permohonan kredit ke perbankan karena NIB yang dibekukan oleh pemerintah secara mendadak. Apabila hal ini terjadi, kami khawatir akan terjadi kekacauan dan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. 

Oleh karena itu, apabila Bapak Menko dan Bapak Menteri berkenan kami mengusulkan agar sanksi yang diberikan sebatas pada pengiriman surat peringatan kepada perusahaan dan warning pada sistem OSS ketika pelaku usaha melakukan login. Kami selaku Lembaga OSS tentunya akan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan KBLI versi sebelum tahun 2017 (KBLI 2009) untuk mengubahnya dengan KBLI 2017.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih. 

cara memperoleh nomor induk berusaha (NIB)
cara memperoleh nomor induk berusaha (NIB)

This Is The Newest Post
Previous article Previous Post